KEMENFOKOM - Pada hari Kamis, 2 Juli 2026, Aliansi Mahasiswa Kediri melaksanakan aksi damai di depan Kantor DPRD Kabupaten Kediri dengan mengusung tajuk #EVALUASITOTALINDONESIA. Aksi ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan mahasiswa terhadap kondisi negara, sehingga mendorong munculnya tuntutan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai kebijakan yang berjalan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa tidak hanya menyoroti problematika yang terjadi pada tingkat nasional, tetapi juga persoalan yang berkembang di Kabupaten Kediri. Untuk isu lokal, massa aksi menuntut pengawasan yang lebih ketat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), menolak rencana pengembangan proyek geothermal, mendesak penuntasan kasus dugaan jual beli jabatan, serta menuntut transparansi dalam pengelolaan dana APBD. Sementara pada isu nasional, tuntutan yang disuarakan meliputi penegakan amanat UUD 1945 Pasal 33, pemulihan kepercayaan publik terhadap pemerintah, penguatan kemandirian ekonomi nasional, reshuffle dan efisiensi struktur kabinet, evaluasi (reset) Badan Gizi Nasional (BGN) sekaligus pembubaran Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), pengembalian TNI dan POLRI ke barak sesuai fungsi masing-masing, hingga desakan agar RUU Perampasan Aset segera disahkan.
Menanggapi rangkaian tuntutan tersebut, pihak DPRD Kabupaten Kediri menyatakan kesediaannya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan mahasiswa. Wakil ketua komisi II DPRD Kabupaten Kediri, M. Zaini, menegaskan bahwa berbagai masukan yang diterima akan dibawa ke forum pembahasan bersama Pemerintah Daerah dan instansi terkait guna ditindaklanjuti lebih lanjut.
Berikut Beberapa Tuntutan dari yang disuarakan Aliansi Mahasiswa Kediri:
Isu Nasional
- Tegakkan Amanat UUD 1945 Pasal 33 secara berdaulat
- Pulihkan kepercayaan publik melalui penerapan sistem meritokrasi yang berlandaskan asas transparansi dan kapabilitas.
- Perkuat kemandirian ekonomi nasional
- Reshuffle dan efisiensi struktur kabinet sesusai kompetensi dan otoritas
- Reset BGN dan Bubarkan KDMP
- Kembalikan TNI dan POLRI ke barak
- Sahkan RUU Perampasan Aset
- Perbaiki komunikasi
Isu Lokal
- Menuntut DPR untuk mendesak PEMKAB melaksanakan fungsi pengawasan dan menutup Dapur MBG yang tidak sesuai dengan daerah 3T
- Tolak wacana Proyek Geothermal di Kabupaten Kediri
- Usut tuntas kasus jual beli jabatan perangkat desa di Kabupaten Kediri
